Radio Solopos – Per bulan Mei, sebanyak 89,50 persen warga Karanganyar telah terdaftar menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Dyah Miryanti dalam kegiatan Rekonsiliasi Data dan Iuran Peserta PBPU Pemda Triwulan I Tahun 2023 Kabupaten Karanganyar, Selasa (23/05).
Dyah mengatakan capaian kepesertaan tersebut menggunakan data pembagi dari jumlah penduduk berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri semester I tahun 2023. Dari total penduduk sebanyak 936.492 jiwa, sebanyak 838.157 jiwa penduduk Karanganyar telah mendapatkan jaminan kesehatan melalui Program JKN.
“Dilihat dari proporsi kepesertaan JKN di Kabupaten Karanganyar, sebesar 43,17 persen, masyarakat Karanganyar terdaftar dalam segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini menjadi capaian tertinggi di antara segmen kepesertaan JKN lainnya,” katanya.
Selanjutnya, 30,86 persen terdaftar dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Dilanjutkan16,01 persen, terdaftar segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), 7,28 persen terdaftar segmen PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemda, serta 2,67 persen terdaftar segmen BP.
Dari 17 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Karanganyar, tiga kecamatan dengan persentase tertinggi capaian kepesertaan JKN, diantaranya Kecamatan Tasikmadu sebesar 98,20 persen, Kecamatan Kebakkramat sebesar 95,99 persen, dan Kecamatan Colomadu sebesar 94,55 persen.
“Dari bulan Mei 2022 sampai Mei 2023, terdapai kenaikan angka Universal Health Coverage (UHC) yakni sebesar 6,10 persen. Hal tersebut, patut diapresiasi karena angka tersebut merupakan angka yg luar biasa untuk memberikan kenaikan sebesar itu,” ujarnya.
Untuk mencapai UHC sebesar 95 persen, dibutuhkan peserta baru sejumlah 58.064 jiwa. Berdasarkan rekap usulan peserta PBPU BP Pemda Kabupaten Karanganyar tahun 2023, dari total usulan sebanyak 9.544 jiwa, sebanyak 5.310 berhasil diusulkan menjadi peserta baru, sedangkan sisanya gagal diusulkan.
Penyebab terbesar kegagalan pengusulan karena masih terdaftar aktif di segmen lain, peserta PBPU menunggak, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak sesuai.
“Hasil dari audiensi BPJS Kesehatan Cabang Surakarta dengan Bupati Karanganyar di Maret lalu, yakni Bupati setuju untuk mencapai UHC sebesar 95 persen di tahun 2023. Hal yang harus ditindaklanjuti, adalah BPJS Kesehatan berkoordinasi segera dengan Sekretaris Daerah dan dinas terkait untuk persiapan UHC 95 persen,” ucapnya.
Berdasarkan penyandingan data di tingkat pusat, terdapat potensi data penduduk belum memiliki JKN, yakni sebanyak 83.328 jiwa. Potensi tersebut, didapat dari data Anggota Rumah Tangga (ART) PBI sebanyak 13.839 jiwa, ART PBPU BP Pemda sebanyak 3.637 jiwa, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum JKN sebanyak 4.406 jiwa, dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) belum JKN sebanyak 61.446 jiwa.
“Usulan kami untuk peningkatan PBI, dapat berupa pengusulan peserta PBPU BP Pemda yang masuk DTKS ke PBI, sehingga kuota kosong PBPU BP Pemda dapat diisi dengan peserta baru, terdapat data ART PBI yang belum ber JKN untuk diusulkan ke PBI, serta diperlukan cleansing data atau verifikasi validasi data PBPU BP Pemda dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dengan pengurangan tersebut dapat diisi dengan peserta baru,” tambahnya.
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, Sugeng Raharto menyampaikan di bulan Mei terdapat penambahan anggaran untuk pembayaran iuran JKN.
Sugeng menyebut dengan adanya penambahan anggaran tersebut, diasumsikan dapat membuka penambahan kuota peserta. Target kami, sampai akhir tahun, dapat memaksimalkan sebanyak 57.500 jiwa.
“Di bulan Mei ini, usulan peserta dari Dinas Sosial sebanyak 3.506 jiwa, namun keberhasilan pengusulan ini baru 50 persen, diakibatkan beberapa hal. Beberapa kecamatan yang masih ada peluang penambahan peserta, agar dapat disampaikan ke masing-masing kepala desa serta Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PMK). Hal ini agar dapat diprioritaskan sebagai stresing fokus PMK, harapannya UHC Kabupaten Karanganyar tercapai,” jelasnya.
